Penetapan tarif BLU

Pertimbangan dalam penetapan tarif BLU :
1.
Penyusuan tarif layanan :
1.

Diskon - Jaket Kulit Untuk Wanita Aneka Warna Hanya Rp 95.000 /pcs ID 3476 | Nasional | #indogroupon

Diskon - Jaket Kulit Untuk Wanita Aneka Warna Hanya Rp 95.000 /pcs ID 3476 | Nasional | #indogroupon: Buat kamu ladies yang ingin terlihat lebih keren dan gak mau kalah sma pria kamu harus punya ini nih, Jaket Kulit Untuk Wanita Aneka Warna loh ga kalah keren deh sama yang pria nya. Ayo miliki segera Hanya Rp 95.000 /pcs di Indogroupon.com

Contoh Pembuatan Kerangka Acuan Kerja Audit

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RUMAH SAKIT CEPAT SEHAT

JAKARTA

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA    : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

UNIT ORGANISASI                              : RS CEPAT SEHAT JAKARTA

UNIT KERJA                                        : BAGIAN AKUNTANSI          

PROGRAM                                           : BELANJA BARANG

SASARAN PROGRAM                         : RS CEPAT SEHAT, JAKARTA

KEGIATAN                                          : AUDIT KEUANGAN DAN KINERJA TAHUN 2013

A.     LATAR BELAKANG

1.       Dasar Hukum

a.       Undang-Undang NO 17/2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)

b.       Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)

c.       Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.66 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400).

d.       Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.153, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072).

e.       Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.48, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4502).

f.        Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 No.25, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614).

g.       Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No.213, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165).

h.       Peraturan Menteri Keuangan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05./2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

i.         Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2011 Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

j.         Keputusan Menteri Kesehatan  861/Menkes/SK/VI/2005 tanggal16 Juni 2005 Rumah sakit Cepat sehat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)..

k.       Keputusan Menteri Kesehatan No. ................... tanggal .................  tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Cepat sehat Jakarta.

l.         Keputusan Menteri Kesehatan No. 191/Menkes/SK/V/2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PABLU).

m.     PERDIRJEN PBN 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

n.       Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

o.       Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.       Gambaran Umum :

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakannya baik pihak manajemen maupun pihak lainnya, apabila laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, sebaliknya salah saji laporan keuangan yang mengandung kekeliruan akan menyesatkan dan merugikan pemakai informasi.  Selain pihak manajemen, pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan dengan rumah sakit dapat pula memperoleh informasi keuangan berupa laporan keuangan yang disajikan secara wajar.

Sehubungan hal tersebut, Bagian Akuntansi Rumah Sakit Cepat sehat Jakarta mengajukan audit atas Laporan Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit Cepat sehat Tahun 2011 agar tampak kesesuaian antara Laporan Keuangan dengan kinerja pelayanan RS Cepat sehat.

II.      MAKSUD DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Maksud dan tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan Rumah Sakit Cepat sehat Tahun buku 2013 adalah untuk memberikan jaminan (assurance) bahwa laporan Keuangan Rumah Sakit telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan keuangan pokok yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, lapora Arus kas dan Laporan perubahan ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Disamping opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sebagai bahan dari penugasan audit keuangan, Rumah Sakit juga perlu di evaluasi kinerja operasionalnya, dan kepatuhan pada peraturan per Undang-undangan.

III.    KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Audit Laporan Keuangan, kinerja dan kepatuhan RS Cepat sehat Jakarta Tahun buku 2013.

IV.    CARA PELAKSANAAN :

Pemeriksaan dan tracing dokumen.

V.      TEMPAT PELAKSANAAN :

RS Cepat sehat Jakarta.

VI.    PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB :

a. Pelaksana                 : Kantor Akuntan Publik

      

b. Penanggung Jawab    : Direktur Utama RS Cepat sehat Jakarta

VII.   WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN :

1.    Pelaksanaan kegiatan Audit Keuangan dan audit Kinerja RS Cepat sehat Jakarta untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 selama 40 (empat puluh) hari kerja Mulai 17 Maret 2014 sampai dengan 09 Mei 2014 selama 40 (empat puluh) hari kerja) termasuk penyerahan laporan akhir audit

2.    Lingkup audit meliputi antara lain : pemeriksaan atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan RS Cepat sehat untuk tahun buku 2013. Penilaian juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen , serta penilaian terhadap penyajian laporan Keuangan Rumah Sakit secara keseluruhan.

VIII.            KEWENANGAN KAP :

KAP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pengujian*) secara professional sesuai standar audit yang berlaku. Kewenangan tersebut juga berlaku bagi personel pengganti (jika ada) sesuai kesepakatan bersama antara RS Cepat sehat dan KAP. Kewenangan yang dimaksud adalah :

1.       Akses terhadap seluruh catatan, perkiraan dan bukti

2.       Mendatangi pejabat RS Cepat sehat untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan audit laporan keuangan, dan ;

3.       Memasuki setiap unit kerja dilingkungan RS Cepat sehat dalam rangka inspeksi atas catatan Akuntansi, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pejabat atau Satuan Pengawas Intern (SPI);

*Yang dimaksud Tugas Pengujian tersebut diatas antara lain :

a.       Mengidentifikasi, menilai, dan mempertimbangkan keandalan pengendalian intern yang mendasari penyajian laporan Keuangan RS Cepat sehat.

b.       Memastikan ketepatan pengendalian aktiva dan pengamanan dari kecurian, atau kehilangan;

c.       Memastikan derajat ketaatan praktek terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen;

d.       Memastikan keandalan akuntansi dan catatan lain yang mendasari penyajian laporan Keuangan RS Cepat sehat tahun 2013;

e.       Memastikan bahwa pengendalian intern efektif untuk mencegah salah saji material, penyelewengan dan ;

f.        Memastikan tidak adanya kecurangan dan unsur melanggar hukum.

IX.    TANGGUNG JAWAB :

1.       Tanggung Jawab RS Cepat sehat

a.    Penyajian Laporan Keuangan yang bebas dari salah saji yang material merupakan tanggungjawab manajamen. Koreksi audit yang didasarkan temuan KAP bila ada, setelah disetujui menjadi tanggungjawab manajemen untuk melakukan proses pembukuannya dalam rangka menyempurnakan laporan Keuangan Rumah Sakit.

b.    Kelengkapan dan kebenaran data yang dikirim menjadi tanggungjawab RS Cepat sehat.

2.       Tanggung Jawab KAP :

a.    Merancang dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan Keuangan Rumah Sakit bebas dari salah saji material, sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

b.    Jika KAP mempunyai keyakinan yang cukup memadai bukan absolute, bahwa telah terjadi salah saji material dalam laporan keuangan KAP wajib mengkomunikasikan kepada Direksi Rumah Sakit Cepat sehat.

c.    KAP bertanggungjawan atas pernyataan pendapat terhadap laporan Keuangan yang disajikan oleh manajemen Rumah Sakit Cepat sehat.

d.    Mematuhi SPAP;

e.    Merancang dan melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkan dalam SPAP.

X.      KEWAJIBAN-KEWAJIBAN :

1.       Kewajiban RS Cepat sehat

a.       Menyiapkan laporan Keuangan; Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas berikut Catatan atas laporan keuangan (CALK) untuk periode berahir 31 desember 2013

b.       Menyiapkan seluruh data dan dokumen asli serta memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut.

c.       Menyiapkan seluruh pembukuan terutama untuk tahun buku 2013, serta memberI informasi tentang sistem dan kebijakan yang dianut Rumah Sakit Cepat sehat.

d.       Menyediakan informasi tentang semua peraturan perundang-undangan yang terkait.

e.       Menyampaikan surat pernyataan Direksi dan surat pernyataan klien.

2.       Kewajiban KAP

a.       Melaksanakan pekerjaan secara professional dan prosedur pemeriksaan yang dijalankan sesuai dengan SPAP yang ditetapkan IAPI

b.       Menjamin bahwa semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ini hanya digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dijaga kerahasiaannya serta tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan penugasan ini.

c.       Membahas draft laporan hasil audit dengan Direksi RS Cepat sehat

d.       Membahas draft laporan hasil audit dengan SPI atau Dewan Pengawas.

e.       Setiap keterlambatan laporan akibat ketidaklengkapan data dan tidak jelasnya informasi wajib dikomunikasikan dengan pihak Rumah Sakit untuk segera diselesaikan, sehingga jadwal yang telah disepakati tidak tertunda;

f.        Menugaskan tenaga professional dan berpengalaman yang menguasai bidang yang relevan dengan pekerjaan audit Rumah Sakit.

g.       Memberikan masukan dan solusi yang dipandang perlu bagi Manajemen terutama yang menyangkut sistem dan struktur pengendalian intern;

h.       Melakukan komunikasi dengan auditor Rumah Sakit tahun sebelumnya.

XI.    KOMUNIKASI DENGAN SPI :

1.       KAP berkewajiban untuk memanfaatkan hasil kerja SPI dalam rangka efisiensi penggunaan waktu dan pemilihan prosedur audit yang tepat.

2.       KAP dapat memanfaatkan laporan-laporan berkala dan hasil audit internal yang dilakukan SPI dan SPI dapat dimanfaatkan sebagai counterpart KAP dalam melakukan audit RS Cepat sehat.

XII.  LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN :

KAP harus menyelesaikan dan menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut :

1.       Laporan Audit independen atas laporan Keuangan RUmah Sakit Cepat sehat

2.       Laporan Hasil evaluasi Kinerja yang mencakup penilaian tingkat kesehatan Rumah Sakit yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yakni indikator kinerja Keuangan, indikator kinerja Operasional dan indikator kinerja mutu Pelayanan dan manfaat bagi masyarakat

3.       Laporan Auditor Independen atas pelaksanaan kepatuhan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diatur oleh BPK-RI

4.       Sebelum laporan final diterbitkan KAP diharapkan menyampaikan draft hasil pemeriksaan kepada Manajemen RS Cepat sehat untuk dilakukan pembahasan.

5.       Laporan Audit sebanyak 15 (lima belas) eksemplar disampaikan kepada Manajemen RS Cepat sehat dalam bahasa Indonesia.

XIII.            BIAYA :

Usulan anggaran untuk kegiatan Audit Laporan Keuangan dan Kinerja RS Cepat sehat Jakarta bersumber dari DIPA/BLU sebesar : Rp…………………………….

Rincian terlampir

Mengetahui,                                                                  Jakarta, 03 Maret 2014

Direktur Keuangan,                                                        Ka. Bagian Akuntansi

PEMBAGIAN SHU KOPERASI

Koperasi adalah Organisasi Bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Prinsip koperasi 

Prinsip koperasi adalah suatu sistem, ide-ide yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan ''International Cooperative Alliance'' (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

1.  Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 
2.  Pengelolaan yang demokratis, 
3.  Partisipasi anggota dalam ekonomi
4.  Kebebasan dan otonomi,
5.  Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

•  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
•  Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
•  Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
•  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
•  Kemandirian
•  Pendidikan perkoperasian
•  Kerjasama antar koperasi

LAMBANG KOPERASI TERBARU
Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nomor SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/logo Koperasi Indonesia.

SISA HASIL USAHA KOPERASI

Pengalaman saya yang pernah menjadi Karyawan dan selanjutnya sebagai Pengurus selama beberapa periode pada sebuah Instansi Pemerintahan di Jakarta, SHU menjadi kebanggaan dan sangat dinantikan oleh semua orang baik anggota, Pengurus, Juga Karyawan Koperasi itu sendiri, Mengapa ? karena pada event itulah dibagikan Sisa Hasil usaha yang menjadi bagian atau hak masing-masing sudah dialokasikan dan menunggu pengesahan dari Anggota melalui Rapat Anggota tahunan (RAT) untuk dibagikan. Kita tahu bahwa hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan merupakan Keputusan tertinggi disebuah Organisasi atau Koperasi ini. Bukan oleh Direktur Instansi, bukan oleh Pengurus, atau lainnya tetapi oleh anggota lah keputusan itu bergantung.

Berpoto bersama sebagian Pengurus

Anggota sebagai Pemilik harus Memberikan
Kritik dan saran membangun untuk kemajuan Koperasi

Anggota dengan seksama mengikuti
Pembahasan Pertanggungjawaban Pengurus

Ibu Direktur Keuangan Memberikan sambutan
 pada RAT Kokarda Tahun 2011

Biasanya dalam Porsi Pembagian Sisa Hasil Usaha ada alokasi tertentu yang sudah baku dan tercantum dalam Agggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Umumnya dari Total SHU dibagi sebagai berikut :

1. Cadangan     ........................................  %
2. Jasa Simpanan Anggota ........................ %
3. Jasa Partisipasi Anggota ........................ %
4. Dana Kesejahteraan Karyawan ............. %
5. Dana kesejahteraan Pengurus ................ %
6. Dana Sosial .......................................... %

(Ini hanya contoh ada juga Koperasi yang membuat kebijakan lain asal disetujui oleh Anggota tidak menjadi masalah dan sesuai dengan prinsip Koperasi)

Beberapa kebijakan dan langkah-langkah yang mungkin diperlukan dalam hal pembagian SHU ini antara lain :

1. Menyusun buku-buku Anggota berdasarkan urutan Nomor Anggota, Jika database anggota yang berdasarkan nomor anggota belum ada, maka urutan dilakukan berdasarkan golongan dan nomor gaji.
2. Mendata jumlah simpanan masing-masing anggota berdasarkan buku anggota yang sudah lengkap diisikan sampai dengan akhir periode akuntansi yang terdiri dari : Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus dan simpanan sukarela.
3. Khusus untuk simpanan sukarela diberlakukan ketentuan dalam pembagian SHU Anggota yaitu simpanan yang telah tertanam paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum akhir periode akuntansi berakhir. Atau anggota yang secara rutin setiap bulan menyetorkan simpanan sukarela tersebut, hal ini menghindari adanya spekulasi anggota yang hanya mengharapkan jasa Simpanan saja.
4. Mendata partisipasi anggota selama satu tahun periode akuntansi yang terdiri dari : Bunga Simpan Pinjam (USP), Bunga Kredit barang (elektronik), Bunga Kredit Bank lainnya (BSM), Kontribusi pembelian barang ditoko dan lainnya. 
5. Memasukan jumlah simpanan kedalam format pembagian untuk dihitung jasa simpanan yang akan diterima.
6. Memasukan jumlah kontribusi anggota kedalam format pembagian untuk dihitung jasa partisipasi yang akan diterima anggota.
7. Menghitung alokasi Jasa Simpanan dan jasa partisipasi anggota berdasarkan alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau yang sudah tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
8. Menghitung Indeks pembagian Jasa Simpanan Anggota untuk periode akuntansi yang bersangkutan 
9. Menghitung Indeks pembagian Jasa partisipasi Anggota untuk periode akuntansi yang bersangkutan 
10. Menghitung jumlah pembagian jasa simpanan perangota dengan cari mengalikan jumlah simpanan dengan indeks jasa simpanan anggota
11. Menghitung jumlah pembagian jasa partisipasi perangota dengan cari mengalikan jumlah simpanan dengan indeks jasa partisipasi anggota
12. Menjumlahkan jasa simpanan dan jasa partisipasi yang menjadi bagian anggota dalam satu periode akuntansi.
13. Pengurus Koperasi membagikan kepada anggota jumlah jasa yang didapat tersebut, pembagian bisa dilakukan secara langsung kepada anggota berupa uang tunai ataupun dengan cara memasukan kedalam masing-masing rekening anggota.
14. Dalam hal Koperasi akan memupuk simpanan dari anggota, maka Pengurus dapat menetapkan pembagian jasa tersebut tidak dibagikan melainkan langsung disimpan pada buku simpanan anggota terlebih dulu disejui anggota melalui keputusan Rapat Anggota Tahunan.
15. Jika pembagian ditetapkan dibagi secara langsung kepada anggota maka harus ditetapkan waktu maksimal pembagian tersebut, misalnya satu bulan, jika anggota tidak mengambil pada waktu yang ditetapkan maka jasa tersebut dimasukan sebagai simpanan anggota dan dimasukan kedalam buku simpanan anggota.

--------------------------Terima kasih-------------------------

MENGHITUNG BESARAN SEWA PADA INSTANSI PEMERINTAH IMPLEMENTASI PMK 33/2012

Pengalaman agak sulit  saya mencari Pola perhitungan besaran sewa yang harus dipungut oleh suatu lembaga Pemerintah atas asset yang ada dalam penguasaan Kuasa Pengguna barang (KPB), dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak secara jelas diperlihatkan contoh bagaimana cara menghitungnya, untunglah dengan kebiasaan browsing ahirnya saya dapat juga temukan satu Blog yang memberikan Rumus perhitungan tersebut, akhirnya saya bisa menghitung.

Perhitungan sendiri harus kita bisa hitung dalam menetapkan besarnya Sewa yang harus kita pungut pada pihak penyewa sebagai dasar, tetapi perhitungan tersebut tidak semata-mata dijadikan dasar penerapan besaran sewa, faktor lain yang perlu juga diperhatikan adalah sewa disekitar, tentu saja kalau hitungan yg kita dapat terlalu kecil kita bisa mengambil perikatan yang lebih besar, Prisnipnya Boleh lebih asal jangan kurang dari Peraturan, asal jangan merugikan negara pendek katanya. 

Apa yang perlu kita Persiapkan dalam menghitung :

Siapkan data SIMAK BMN yang memuat :
          a. Nilai wajar Tanah atau NJOP Tanah dan Luas tanah
          b. Nilai Bangunan dan Luas bangunan

Siapkan Data asset yang akan disewakan misalnya, Instansi swasta akan menyewa sebagian gedung dan akan membuat Cafe/Restoran didalammnya, Berapa Luas Ruangan yang akan digunakannya.

Contohnya : 

Misal akan disewa sebagian Ruangan (50m2)  didalam gedung yg luas seluruhnya 500 m2, harga perolehan Gedung tersebut misalnya 1 milyar, Harga Tanah nilai Wajar sebesar Rp. 5 juta/ m2, maka kita dapat hitung berapa nilai sewanya sbb :

1. Sewa Tanah : 3,33%x 5jt x Luas Tanah yg disewakan 

    = 3,33% x 5.000.000 x 50 = Rp. 8.325.000

2. Bangunan : 

    = 6.64% x (1.000.000.000/500) x 50 x 90% = Rp. 5.976.000

   

3. Total sewa = Rp. 14.301.000

Ada juga faktor penyesuaian sebenarnya yang bergantung siapa yang menyewa dalam PMK 33 sudah diatur apakah untuk Swasta, atau Lembaga sosial tarifnya berbeda-beda yang saya contohkan diatas hanya tarif untuk Swasta. Juga ada faktor Penyusutan Gedung, harus dilihat juga tahun keberapakah Gedung tersebut karena besarannya juga berbeda-beda, saya hanya memberikan contoh nilai yg terbesar saja (90%)

semoga membantu,

Terima kasih

PERLUNYA AKURASI PERENCANAAN (PENGANGGARAN) DALAM DIPA UNTUK MEMISAHKAN ANTARA BELANJA PEMELIHARAAN DAN BELANJA MODAL

Dalam sebuah Institusi Pemerintah biasanya Bagian Anggaran terpisah dengan Bagian Keuangan dan Akuntansi, Penting untuk diperhatikan pemisahan Alokasi antara belanja Pemeliharaan dengan Belanja Modal karena tidak jarang apa-apa yang terealisir dalam Belanja Pemeliharaan sebenarnya merupakan Belanja Modal. 

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Auditor eksternal lembaga Pemerintah seringkali menemukan adanya Belanja Pemeliharaan yang seharusnya dicatat sebagai Belanja Modal akibatnya menjadi Temuan ……….. 

Naah kalau sudah begini Repot akibatnya bisa-bisa Laporan keuangan yang disusun oleh bagian Akuntansi menjadi “Unqualified” dalam opini BPK. 

Untuk Mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi maka sejak proses Perencanaan anggaran sudah harus disusun secara tepat mana yang Belanja Pemeliharaan dan mana yang Belanja Modal. Aturan tersebut harus juga dipahami oleh Bagian Perencanaan Anggaran supaya tidak salah mengalokasikan. 

Aturan-aturan tentang Kapitalisasi Asset antara lain :

1. Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, meliputi : pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat di kapitalisasi merupakan “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan”
3. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada Lampiran I huruf E angka 4 disebutkan bahwa “Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjalasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Dibawah ini saya berikan contoh : 
Suatu Rumah Sakit merencanakan untuk menganggarkan dalam DIPA untuk perbaikan Gedung Rawat jalan dengan memperbaiki atapnya yang sering bocor Rencananya, atap yang terbuat dari seng akan diganti dengan yangJebih baik, yaitu menggunakan genteng keramik dengan menelan biaya Rp 20.000.000,- pengecatan dengan cat kualitas cat No.1 Dullux sebesar Rp15.000.000, 

Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran penggantian. atap gedung rawat jalan. Perlu dilakukan analisis apakah pengeluaran tersebut dimasukkan sebagai Belanja modal atau Belanja OperasionaI, Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru. Akan menambah kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama terpenuhi yaitu pengeluaran tersebut memenuhi criteria :

1. bertambahnya Umur dan Masa manfaat, kapasitas dan kualitas volume asset yang dimiliki. 
2. Kriteria kedua juga memenUhi nilai minimum kapitplisasi untuk gedung dan bangunanyang ditetapkan sebesar 10.000.000,- 

Pengecatan Gedung meskipun Jumlahnya diatas nilai yang disyaratkan tetapi tidak akan menambah masa manfaat, umur dan kapasitas

DOKUMEN PENDUKUNG BAHAN PEMERIKSAAN BPK-RI

Sesuai tugas dan Fungsinya setiap tahun BPK melaksanakan kewajibannya kepada semua Instansi pemerintah untuk memeriksa Keuangan Negara pada Lembaga/ Instansi. langkah-langkah yang biasa ditempuh oleh BPK sebelum melakukan audit adalah meminta dokumen yang harus dipersiapkan oleh Instansi. 

Dokumen Pendukung :

A. Data Umum

1. ADK, SAK,SIMAK-BMN, Aplikasi SPM dan Persediaan (sesuai Hard copy Laporan Keuangan)
2. laporan Keuangan tahun Berjalan (BLU Rumah Sakit =SAI dan PARS)
3. Laporan barang Milik Negara (BMN) Tahun berjalan
4. Laporan dan Berita Acara Hasil inventarisasi dan Revaluasi Asset (khusus Revaluasi = bila dilakukan)
5. Hasil Pemeriksaan Itjen, BPKP. BPK beserta tindak lanjut tahun berjalan
6. Struktur Organisasi
7. SK Pejabat UAKPA dan UAKPB tahun berjalan
8. Daftar Rekening dan Rekening Penampung lainnya dan surat izin Menteri Keuangan dan atau/ KPPN
9. Copy Rekening Koran Bendaharawan dan Rekening penampung Lainnya
10. Copy Surat Persetujuan Menteri Keuangan tentang izin penggunaan Rekening
11. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penerimaan dengan SAKUN
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) belanja dengan SAKUN
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara SAK dan SIMAK-BMN
14. DIPA Tahun berjalan lengkap dengan Revisinya
15. RKAKL dan / atau Petunjuk Operasional kegiatan (POK) lengkap dengan Revisinya sd tahun terahir
16. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
17. Kertas Kerja Perubahan dari PARS ke SAI (jika ada)

B. Kas di Bendahara Penerimaan

1. SOP Kas 
2. BKU dan Buku Pembantunya
3. Berita Acara Penutupan Kas (1 tahun)

C. Kas di bendahara Pengeluaran

1. SOP Kas di bendahara Pengeluaran
2. BKU dan Buku Pembantu
3. Buku Kendali uang muka
4. SPM/SP2D Pengesehan (per bulan/TRiwulan)

D. Belanja :

1. SOP atas Belanja
2. Daftar Kontrak Pengadaan barang dan Jasa (TOR,HPS,OE, Proses Pengadaan, BAST)

E. Persediaan :

1. SOP atas dengan Pengelolaan Persediaan
2. BA Stock Opname
3. laporan Barang Persediaan
4. Kartu Persediaan/ catatan gudang atas Persediaan th berjalan
5. Daftar Barang Persediaan usang/rusak (jika ada)

F. Asset Tetap :

1. SOP tentang Asset Tetap
2. Hasil Inventarisasi dan validasi asset oleh BPKP (jika ada)
3. Hasil Revaluasi asset oleh DJKN
4. Copy BAST aset tetap selama tahun berjalan

Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemeriksaan BPK adalah :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu2003_17.pdf

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu2004_01.pdf