BARANG MILIK NEGARA (BMN)

BEBERAPA ISTILAH DALAM HAL BARANG MILIK NEGARA

• Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
• Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
• Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
• Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan ' atau pelayanan publik.
• Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
• Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat LBMN,adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Negara pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Negara yang terjadi selama periode tersebut.
• Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang MilikNegara. 
• Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang MilikNegara. 
• Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). PMK tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dan diundangkan tanggal 17 Maret 2014 dalam Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 341. Peraturan ini mencabut ketentuan mengenai penghapusan BMN yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Dengan demikian, sudah ada dua ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dari PMK 96/PMK.06/2007 yaitu terkait sewa BMN (dicabut oleh PMK 33/PMK.06/2012) dan terkait penghapusan BMN. Ketentuan lainnya yang tidak dicabut dari PMK 96/PMK.06/2007 masih tetap berlaku.

PMK 50/PMK.06/2014 memberikan pengaturan yang lebih jelas dibandingkan dengan peraturan pendahulunya. Selain itu, ada beberapa hal baru yang diatur sebagai respon atas praktik penghapusan BMN berdasarkan peraturan yang lama. Hal-hal baru tersebut sebagai berikut.

• Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan), 

Dalam PMK 96/PMK.06/2007, penghapusan dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan (sebelum adanya berita acara serah terima). Sedangkan dalam PMK 50/PMK.06/2014, penghapusan dilakukan setelah pemindahtanganan/penyerahan kepada pengelola/alih status penggunaan.

• Pengaturan penghapusan BMN pada Pengelola Barang lebih rinci

PMK 96/PMK.06/2007 mengatur tahapan penghapusan secara umum dan tidak dirinci pada penyebab penghapusan. Sementara itu, PMK 50/PMK.06/2014 telah mengatur secara lebih rinci sesuai dengan alasan dilakukan penghapusan, yang meliputi Pemindahtanganan; Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; Pemusnahan; Sebab-sebab lain; Penyerahan kepada Pengguna Barang; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pengaturan lebih Detail tentang Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB)

Dalam pengaturan penghapusan, PMK 96/PMK.06/2007 tidak secara eksplisit mengatur mengenai penghapusan aset tidak berwujud. Sedangkan PMK 50/PMK.06/2014 telah secara eksplisit mengatur mengenai tata cara penghapusan aset tidak berwujud.

• Aturan tentang Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain

Dalam PMK 96/PMK.06/2007 tidak secara terinci mengatur sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. Sementara itu, PMK 50/PMK.06/2014 menyajikan secara lebih terinci prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain, yaitu hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan mencakup BMN rusak berat.

• Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan penghapusan pada Pengguna Barang

Sebelumnya jangka waktu diterbitkannya keputusan penghapusan sesuai PMK 96/PMK.06/2007 adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan/alih status BMN ditandatangani. Dalam praktek, jangka waktu 1 (satu) bulan dirasakan terlalu singkat. Oleh karena itu, PMK 50/PMK.06/2014 mengatur bahwa Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan)

Tata Cara Mengisi SPT Tahunan Pajak Pribadi

Zaman semakin maju, Tekhnologi semakin berkembang berbagai kemudahan dari internet  yang kemudian difasilitas oleh Lembaga publik Pemerintah termasuk Pajak untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang melaporkan pajak pribadinya melalui sarana Internet, Seingat saya di kantor tempat saya bekerja sudah 2 tahun belakangan ini tidak ada lagi pelayanan manual yang biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk secara langsung menerima Pelaporan, dulu seperti biasa sebelum batas waktu penyerahan laporan berakhir (31 Maret)  petugas pajak selalu datang ke kantor untuk menerima Laporan dari Karyawan. saat ini tidak lagi karena semua orang bisa melalukan pelaporan Via Internet

Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa melaporkan Via Internet, ? 

1. Membuat atau mendaftarkan e-filling ke Ditjen Pajak, 

2. Kita membuat Password nanti akan kita gunakan pd saat masuk ke situs pajak

2. Ditjen Pajak memberitahukan bahwa kita sudah terdaftar dan memberikan kita Nomor kode e-filling.

Bagi anda yang sudah punya untuk melaporkan pajak silahkan langsung masuk ke pajak.go.id

• Masukan No NPWP 
• Masukan password 
• Jika No NPWP dan kode sandi benar maka langsung masuk ke aplikasi pajak

• Setelah masuk pada menu diatas anda akan melihat ada 4 pilihan Menu maka langsung masuk ke : Buat SPT, disitu ada pilihan pada No.1 apakah Jenis Formulir SPT kita melalui berapa jumlah penghasilan kita, jika diatas 60 juta setahun maka klik pilihan (tidak) selanjutnya pilih No 2. 
• Lanjutkan saja ke Proses selanjutnya 
• Nanti akan ada email konfirmasi ke email pribadi yang kita daftarkan yang memberitahukan bahwa kita sudah melaporkan pajak, dan diberi kode verifikasi yang gunanya nanti dimasukan dalam isian terahir SPT Pribadi kita.
• Silahkan mencoba